Paguyuban Kepala Desa Guru Pendawa Kabupaten Rembang Menggelar Rakor Guna Membahas UU No. 2 Tahun 2020 yang Mengancam UU Desa

 Dasun.desa.id- Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Rembang Guru Pendawa melakukan rapat koordinasi pada Rabu 1 Juli 2020 di Gedung Serba Guna Dasun Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.

Rakor ini membahas tema utama yakni berlakunya UU No. 2 Tahun 2020 yang disinyalir akan menghapus Dana Desa.

Ketua Paguyuban Kepala Desa Guru Pendawa yakni Jidan memberikan gambaran mengenai UU No. 6 Tahun 2020.

Menurut Jidan, Pasal 72 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang dana desa menjadi tidak berlaku setelah adanya Pasal 28 Ayat 8 dalam UU 2/2020.

“Ketika Pasal 28 ini berlaku, maka menurut kami dana desa yang diatur dalam Pasal 72 Ayat 2 UU 6 Tahun 2014 menjadi tidak berlaku. Kenapa? Karena pasal ini sudah dicabut oleh Pasal 28,” ujar Jidan Kades Menoro.

Pasal 28 ayat 8 UU 2/2020 berbunyi, “Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku maka Pasal 72 ayat (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Covid- 19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang ini, ” Ujar Jidan.
Dalam sambutannya Kepala Desa Dasun Sujarwo, menyampaikan bahwa perjuangan untuk menetapkan Undang Undang Desa sangatlah sulit dan penuh dengan perjuangan. Bahkan banyak nyawa kepala desa yang menjadi taruhannya karena meninggal pada saat demo di Jakarta.

Sujarwo melanjutkan, bahwa niat utama dari Undang-Undang Desa adalah pengakuan negara secara maksimal kepada Desa dengan mengedepankan semangat pemberdayaan kepada masyarakat melalui program dana desa salah satunya.

Banyak desa desa di Indonesia yang berhasil keluar dari kemiskinan berkat adanya pembangunan yang tepat sasaran dan penuh dengan perencanaan matang dari dana desa. Muncul banyak BUMDes sebagai usaha yang menambah Pendapatan Asli Desa (PAD) serta membuat masyarakat dapat bekerja di desanya sendiri tanpa urbanisasi ke kota.

Maka dalam pertemuan tersebut seluruh kepala desa yang hadir dalam pertemuan dengan sepakat untuk mendukung agar keberadaan Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 tetap berlaku tidak dikebiri dan penyaluran Dana Desa bisa berlangsung seperti tahun tahun sebelumnya.

 

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*